PPK Kecamatan Jatiwaras Hadiri Rakor ODP PPK se-Kabupaten Tasikmalaya

Tinggalkan komentar

Rapat Koordinasi pemutakhiran data pemilih, Jumat (20/12), di Kantor KPU Kab. Tasikmalaya (Foto: ZA)

SINGAPARNA, PPK-JTW – Sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 299 tentang Pemutakhiran Data Pemilih dan Pencetakan DPT, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Jatiwaras turut serta menghadiri rapat koordinasi para Operator Data Pemilih (ODP) PPK se-Kabupaten Tasikmalaya, pada Jumat siang (20/12), di Kantor KPU Kabupaten Tasikmalaya.

Rapat tersebut dihadiri oleh empat Komisioner KPU Kabupaten Tasikmalaya, yaitu H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM (Ketua), H. Dadan Bardan, S.Ag (Anggota), Subhan Agung, S.IP, M.A (Anggota), Zamzam Zamaludin, SP, dan para OPD PPK dari 39 kecamatan. Sementara dari Kecamatan Jatiwaras sendiri diwakili langsung oleh Ketuanya, Zainal Alimin, S.HI., M.SI.

Menurut Ketua KPU Kabupaten Tasikmalaya, H. Deden Nurul Hidayat, ST., MM, dalam sambutannya, rakor ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran KPU RI Nomor 838 tahun 2013 tentang penyempurnaan DPT dan KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1219 tahun 2013 tentang pencetakan, penyempurnaan DPT, dan penyusunan Daftar Pemilih Khusus.

“Rapat ini diselenggarakan untuk menindaklanjuti atas edaran KPU Provinsi Jawa Barat Nomor 1219 dan KPU RI Nomor 838,” ujarnya mengawali prakatanya pada pertemuan tersebut.

Dalam rakor yang dipimpin Anggota KPU Kabupaten Tasikmalaya Divisi Program dan Data, Subhan Agung, S.IP, M.A ini membahas tiga agenda pokok, yaitu perbaikan data ganda, pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) karena meninggal dunia, belum cukup umur, tidak dikenali, anggota TNI/Polri, dan pindah domisili, dan mekanisme penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Seperti pernah diberitakan sebelumnya, setelah penetapan DPT Perbaikan NIK tingkat nasional per 4 Desember 2013, DPT masih menyisakan 3,3 juta pemilih dengan NIK invalid/kosong, alamat dan tanggal lahir pemilih yang belum lengkap/nihil, dan sejumlah pemilih yang tidak memenuhi syarat. Karena itu, KPU RI mengeluarkan Surat Edaran Nomor 382 Tahun 2013 tentang Penyempurnaan DPT untuk menyikapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang disertai Jadwal Kerja dan Petunjuk Teknis (Juknis) penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK).

Komisioner lainnya, H. Dadan Bardan S.Ag, menyebutkan, data ganda yang dikirim oleh KPU RI untuk Kabupaten Tasikmalaya mencapai 15.500.  Artinya, ada sekitar 7.750 pasangan data ganda pemilih. Sementara untuk Kecamatan Jatiwaras tak kurang dari 230 data ganda atau sekitar 115 pasangan data ganda. Perbaikan data ganda dan pembersihan data pemilih yang tidak memenuhi syarat ini harus diselesaikan paling lambat tanggal 25 Desember 2013.

Di samping itu, seperti yang telah disampaikan pula pada Tim Relawan Demokrasi Kabupaten Tasikmalaya yang sudah terbentuk beberapa hari sebelumnya, ia berharap:

“Tidak ada seorangpun yang tidak tahu Pemilu 9 April 2014. Tidak ada seorangpun yang mempunyai hak pilih tidak terdaftar di daftar pemilih. Tidak ada seorangpun yang terdaftar di daftar pemilih yang tidak hadir di TPS. Dan tidak ada seorangpun yang hadir di TPS tidak mencoblos atau surat suaranya tidak sah,” tegasnya.

Sementara untuk penyusunan Daftar Pemilih Khusus DPK), PPS dan PPK diberi waktu hingga 14 hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara,  untuk kemudian ditetapkan oleh KPU Provinsi paling lama tujuh hari berikutnya.

Rapat ditutup dengan sesi tanya-jawab dari PPK ke KPU Kabupaten Tasikmalaya, di antaranya mengenai mekanisme perbaikan data ganda.

©2013 admin

Hadapi Pileg 2014, PPK Kecamatan Jatiwaras Selenggarakan Bimtek Bagi PPS

Tinggalkan komentar

Para Anggota PPS se-Kecamatan Jatiwaras tengah menghitung perolehan suara pada Simulasi Bimtek, yang diselenggarakan oleh PPK Kecamatan Jatiwaras, Minggu (15/12), di  Jatiwaras (Foto: ZA)

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagai persiapan untuk menghadapi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, atau populer dengan sebutan Pileg (Pemilu Legislatif), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Jatiwaras menyelenggarakan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kecamatan Jatiwaras tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara, Minggu (15/12).

Pelaksanaan Bimtek yang bertempat di Balai Desa Jatiwaras, beberapa ratus meter ke arah barat dari Kantor PPK, ini dihadiri oleh lebih dari 40-an orang peserta, yang terdiri dari 1 orang Ketua, 2 orang Anggota, dan 1 orang dari Sekretariat PPS dari 11 Desa di wilayah kerja PPK Kecamatan Jatiwaras.

Bimtek ini diselenggarakan dengan tujuan pembekalan sebagai bahan bagi PPS yang nantinya akan memberi pembekalan serupa bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu, bila sudah terbentuk pada saatnya.

Menurut Zainal Alimin, S.HI., M.SI, selaku Ketua PPK Kecamatan Jatiwaras, tata cara pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS ini secara umum sama, namun ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati.

“Secara umum, tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak jauh berbeda dengan Pemilu Legislatif sebelumnya. Namun, ada istilah-istilah baru yang perlu dicermati, misalnya selain DPT (Daftar Pemilih Tetap), ada istilah Daftar Pemilih Khusus (DPK), yang merupakan daftar bagi pemilih yang tidak tercantum di DPT; ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), tidak lain adalah pemilih pindahan dari TPS lain; dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb), yaitu pemilih yang menggunakan KTP atau KK,” ungkapnya ketika memberi prakata.

Lebih jauh ia menjelaskan perihal ketentuan DPKTb.

“Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) ditujukan sebagai langkah emergency (red: darurat), bila mana masih ada saja warga desa setempat yang belum tercantum baik dalam DPT, DPK, maupun DPTb. Pemilih seperti ini diperbolehkan memberikan suaranya dengan menggunakan KTP atau KK, satu jam sebelum pemungutan suara ditutup, dengan mempertimbangkan ketersediaan surat suara,” terangnya ketika menanggapi pertanyaan salah seorang peserta.

Acara ditutup dengan simulasi penghitungan suara dengan cara PPS diberi soal tertentu agar dihitung hasilnya. Sesi ini dipandu oleh Iyos Permana, S.Pd.I, MM.Pd, selaku Divisi Teknis Penyelenggaraan. Sementara penjelasan perihal kebutuhan perlengkapan untuk pemungutan dan penghitungan suara di TPS disampaikan oleh Ojon Tarjana, selaku Divisi Logistik.

©2013 admin

PERKEMBANGAN DPT HASIL REKOMENDASI BAWASLU

Tinggalkan komentar

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pokja PPLN Kemlu membahas perkembangan penetapan DPT Pemilu Tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR-RI dengan KPU, Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Pokja PPLN Kemlu membahas perkembangan penetapan DPT Pemilu Tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

JAKARTA, PPK-JTW– Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Pokja PPLN Kemlu) membahas perkembangan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) tanggal 4 November 2013 perihal masih menyisakan sekitar 10,4 juta pemilih yang memiliki informasi NIK invalid atau NIK yang tidak sesuai dengan standard pemerintah Pemilu tahun 2014, Senin (2/12) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengemukakan KPU telah melaksanakan rekomendasi Bawaslu, dengan penyempurnaan DPT, KPU menerbitkan Surat Edaran Nomor 756/XI/2013 tanggal 7 November 2013 tentang Perbaikan NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia.

Dalam Surat Edaran tersebut, juga dilampirkan jadwal rencana kerja dan petunjuk teknis pelaksanaan verfikasi ulang pemilih dengan NIK invalid. Dengan berbekal daftar pemilih dengan NIK invalid, PPS mendatangi pemilih secara langsung dari rumah ke rumah pada tanggal 11 s.d 19 November 2013.

Selanjutnya, KPU mendistribusikan 10,4 juta NIK Invalid kepada KPU Kabupaten/Kota dan memerintahkan KPU Kabupaten/Kota dengan dibantu PPK dan PPS untuk melakukan verifikasi ulang terhadap 10,4 juta pemilih dengan NIK invalid di seluruh Indonesia.

Selain itu KPU melakukan monitoring dan supervisi atas NIK invalid secara bertahap. Tahap I Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Barat.

Tahap II KPU bersama dengan Pimpinan Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri, dan Bawaslu melakukan supervisi dan monitoring atas perbaikan NIK Invalid di Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Maluku Utara, Provinsi D.I Yogyakarta, dan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK invalid yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena pemilih dengan NIK invalid tersebut tidak atau bukan pemilih fiktif seperti yang dikhawatirkan oleh beberapa pihak. Bahkan dari verifikasi ini, KPU optimis 60 – 65% NIK invalid dapat diperbaiki. Sedangkan sisanya, 35 – 40% dari NIK invalid tersebut, sulit untuk diperbaiki karena beberapa alasan.

Berdasarkan hasil monitoring, pemilih dengan NIK invalid yang sulit untuk diperbaiki disebabkan karena pemilih yang berada di Lapas/Rutan, pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan, pemilih dengan KTP/KK lama dan NIK invalid sejak awal, serta pemilih yang sulit ditemui.

Untuk memastikan keberadaan pemilih tersebut, KPU membuat Berita Acara (BA) yang ditandatangani oleh petugas (PPS) dan pemilih atau petugas RT/RW atau kepala lapas bagi pemilih di lapas. Dengan demikian jika terdapat pihak-pihak yang mempermasalahkan pemilih, KPU memiliki bukti hukumnya.

Dalam proses verifikasi di lapangan, selain memastikan DPT Pemilu 2014 lebih berkualitas, KPU juga melakukan penghapusan kepada pemilih dalam DPT, baik pemilih dengan NIK invalid maupun NIK valid yang tidak memenuhi syarat karena meninggal dunia, anggota TNI/POLRI, belum cukup umur dan belum menikah, tidak dikenali/fiktif, pindah domisili, dan ganda.

Selain itu, untuk mensinkronkan NIK invalid, KPU berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri perihal Perbaikan Daftar Pemilih, dan menelusuri NIK Invalid. Tindak lanjut dari hasil koordinasi tersebut, pada Kamis (28/11), KPU telah menerima Data Perbaikan Hasil Penyandingan DPT terhadap DP4 dari Ditjen. Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) sejumlah 6.313.721 orang. Data tersebut menurut informasi berasal dari daerah, yaitu Dinas Dukcapil yang menelusuri dan menemukan dari 10,4 juta orang NIK Invalid.

Dengan segala upaya dan proses yang telah dilaksanakan itu, KPU meyakini DPT Pemilu 2014 akan jauh lebih baik dari sisi komprehensivitas, keakurasian, dan keterkinian data, sebab semua WNI yang telah memiliki hak pilih terakomodir dalam DPT, semua WNI yang tida berhak menjadi pemilih akan dikeluarkan dari DPT, dan informasi pemilih yang terkandung di dalamnya adalah benar dan valid. (us/dosen. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Petunjuk Teknis dan Jadwal Perbaikan NIK/NKK Invalid

Tinggalkan komentar

JATIWARAS, PPK-JTW – Sebagaimana diketahui, setelah KPU RI menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Pileg), 4 Nopember 2013, di Jakarta, masih menyisakan  catatan. Sebanyak 10,4 juta pemilih tercatat belum disertai Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang benar (invalid/kosong). Untuk Kecamatan Jatiwaras sendiri jumlah pemilih yang belum disertai NIK tak kurang dari 971 orang.

Oleh karena itu, KPU RI beserta jajarannya diberi waktu selama satu bulan untuk memperbaikinya. Sebagai tindak lanjutnya  KPU RI telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 756 Tahun 2013 yang berisi petunjuk teknis (juknis) dan jadwal kegiatan perbaikan NIK invalid.

Berikut ini Petunjuk Teknis (Juknis) dan Jadwal Kegiatan Perbaikan NIK invalid:

KPU Tetapkan DPT 186.612.255

Tinggalkan komentar

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/11).

Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilu DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Senin (4/11).

JAKARTA, PPKJTW – Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rekapitulasi nasional daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD untuk Pemilu 9 April 2014 sebanyak 186.612.255. Penetapan rekapitulasi DPT secara nasional tersebut dilaksanakan oleh KPU RI melalui rapat pleno terbuka di kantor KPU, Senin (4/11).

“KPU menetapkan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak 186.612.255 orang dan DPT Luar Negeri sebanyak 2.010.280 orang,” tegas Ketua KPU RI Husni Kamil Manik. Pemilih laki-laki sebanyak 93.439.610 orang dan pemilih perempuan sebanyak 93.172.645 orang.

KPU juga menetapkan 545.778 tempat pemungutan suara (TPS), 81.034 panitia pemungutan suara (PPS), dan 6.980 panitia pemilihan kecamatan (PPK). Untuk PPLN ditetapkan sebanyak 130 dan TPSLN sebanyak 873.

Pleno penetapan rekapitulasi DPT secara nasional dimulai sejak pukul 15.00 WIB dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), perwakilan partai politik, Dirjen Adminduk Kementerian Dalam Negeri dan KPU Provinsi se Indonesia. DPT ditetapkan pada pukul 20.25 WIB.

Terhadap 10,4 juta data pemilih yang elemen datanya belum lengkap, KPU bersama Kementerian Dalam Negeri akan membereskannya dalam waktu 30 hari ke depan sesuai saran dan pendapat dari Bawaslu. “Kami sudah maksimalkan usaha untuk membuktikan bahwa 10,4 juta data itu ada orangnya,” terang Husni.

Ketua Bawaslu Muhammad mendukung KPU melakukan penetapan rekapitulasi DPT dengan tidak mencoret data sebanyak 10,4 juta tersebut. Menurutnya penetapan DPT dengan mengakomodir 10,4 juta data yang elemen datanya belum lengkap merupakan langkah untuk menyelamatkan hak konstitusional setiap warga Negara yang dijamin undang-undang meski elemen data pemilihnya belum lengkap.

“Kami berpandangan agar kita tidak mencoret data 10,4 juta data yang elemen datanya tidak lengkap tersebut. Jangan terburu-buru kita mencurigai data itu tidak ada orangnya. Apalagi teman-teman dari KPU sudah menyatakan secara fisik orangnya ada, hanya saja mereka belum tertib administrasi kependudukannya,” ujar Muhammad merespons pendapat sejumlah parpol yang meminta penetapan DPT di luar angka 10,4 juta tersebut.

Muhammad mengajak semua pihak, terutama partai politik dan pemilih untuk bersama-sama membangun kepercayaan terhadap penyelenggara Pemilu. Menurutnya sudah ada upaya serius dari KPU untuk membereskan data pemilih agar lebih akurat. Hal ini ditandai dengan adanya koordinasi yang baik antara KPU, Bawaslu dan Kementerian Dalam Negeri mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Komisioner KPU RI Hadar Nafis Gumay dalam paparan sebelum penetapan rekapitulasi DPT mengatakan upaya pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih telah dilakukan dalam waktu yang cukup panjang. Persoalan nomor induk kependudukan (NIK) yang invalid, berkat kerja sama antara KPU dengan Kementerian Dalam Negeri, satu per satu dapat terurai.

Awalnya data pemilih yang NIK-nya invalid atau terdapat NIK tetapi belum sesuai standar sebanyak 20,3 juta. Setelah disandingkan lagi dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), sebanyak 6,4 juta data ditemukan padanannya dalam DP4. Setelah dilakukan penyandingan lanjutan, Kementerian Dalam Negeri bersama KPU berhasil menemukan lagi 2,28 juta data yang sesuai dengan DP4.

“Untuk 10,4 juta yang NIK-nya kosong, kami putuskan untuk mengeceknya lagi ke lapangan. Kami melakukan survei dengan metode sampling, ternyata orangnya ada. Kami kemudian meminta tanda tangan warga tersebut sebagai bukti. Kami juga minta surat keterangan kepala kepala desa atau lurah untuk menunjukkan warga yang ditemui itu merupakan warganya,” terang Hadar.

KPU Kabupaten/Kota kata Hadar juga diminta mengecek lagi semua dokumen daftar pemilih untuk memastikan tidak ada NIK yang tertinggal dan terlupa mencatatnya. Problem elemen data, terutama NIK, kata Hadar muncul karena sejumlah sebab yaitu pemilih tidak memiliki identitas kependudukan karena tinggal di daerah yang jauh dan terpencil sehingga belum terjangkau oleh layanan kependudukan dari pemerintah.

Selain itu terdapat pemilih pemula di pesantren dan para mahasiswa yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP), sementara dokumen kependudukannya masih ada pada orangtuanya. Begitu juga dengan para tahanan yang di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan bermasalah dalam sejumlah elemen datanya karena dokumen kependudukan para tahanan tersebut tidak ada.

“Termasuk penduduk yang bermukim di lingkungan yang ilegal. Meski mereka tak memiliki dokumen kependudukan, tetap kita data karena mereka warga Negara yang dijamin hak konstitusionalnya oleh undang-undang,” terang Hadar.

Perwakilan partai politik yang hadir dalam rapat pleno terbuka tersebut memberikan sejumlah masukan untuk peningkatan akurat DPT secara nasional. Mereka berpandangan bahwa problem administrasi yang terjadi dalam proses pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih jangan sampai menghilangkan hak konstitusional warga Negara untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPR pada 9 April 2014.

Partai politik juga menyerahkan sepenuhnya kepada KPU untuk melakukan penetapan rekapitulasi DPT secara nasional. Parpol memahami bahwa penetapan DPT merupakan otoritas penuh KPU. (*)

Sumber: KPU

DPR, BAWASLU, KEMENDAGRI DAN KEMENLU BAHAS PENETAPAN DPT

Tinggalkan komentar

1112013_rdp

Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPU,Bawaslu, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Kemlu (Pokja PPLN Kemlu) membahas penetapan DPT Pemilu tahun 2014, Kamis (31/10) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Jakarta, kpu.go.id – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Pokja PPLN Kemlu) membahas penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014, Kamis (31/10) di Gedung DPR-RI, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Ketua KPU, Husni Kamil Manik mengemukakan bahwa KPU telah melakukan rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada 23 Oktober 2013 dengan agenda rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014. Namun, dalam rapat pleno tersebut diputuskan bahwa rekapitulasi penetapan DPT Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2013 tingkat nasional ditunda sampai dengan 4 November 2013.

Menurut Husni Kamil Manik, untuk menciptakan daftar pemilih akurat yang akan ditetapkan pada Senin (4/11) itu, KPU melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama, menerbitkan surat edaran kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan Nomor 716/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Surat Edaran itu berisi rencana kerja pembersihan dan perapihan DPT yang akan dilakukan oleh KPU tanggal 24 Oktober-4 November 2013.

Dalam rencana kerja itu, KPU melakukan:

a. pemetaan data ganda K1 dan usia salah serta nama pemilih kosong berdasarkan Kabupaten/Kota dan mendistribusikan hasil pemetaan tersebut kepada KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi;

b. KPU Kabupaten/Kota dibantu oleh KPU Provinsi melengkapi data pemilih yang tercatat Nihil tanggal lahir, jenis kelamin, status nikah, pemilih di bawah umur dan belum kawin, dan TPS dengan pemilih lebih dari 500 jiwa;

c. Operator KPU Kabupaten/Kota mencermati dan menghapus data ganda K1 dan usia salah serta nama salah/kosong;

d. Membandingkan tabel daftar pemilih dengan NIK dan NKK invalid masing-masing KPU Kabupaten/Kota dengan DP4 masing-masing KPU Kabupaten/Kota. NIK dan NKK invalid adalah NIK dan NKK yang berdigit kurang dari 16 angka. Setelah mendapatkan padanan dari DP4, KPU memperbaiki data pemilih dengan NIK/NKK invalid di DPT melalui aplikasi Sidalih;

e. KPU Provinsi melakukan penghapusan data ganda K1 antar provinsi. Kegiatan ini di bawah supervisi KPU;

f. KPU Pusat melakukan snapshot secara otomatis terhadap TPS yang mengalami perbaikan di seluruh portal KPU Kabupaten/Kota di Indonesia;

g. Rekapitulasi/Pembuatan BA Perubahan DPT tingkat Kabupaten/Kota;

h. Rekapitulasi/Pembuatan BA Perubahan DPT tingkat Provinsi; dan

i. Rekapitulasi DPT Nasional

Kedua, mengirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri dengan Nomor Surat 715/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Melalui surat itu KPU mengharapkan Kementerian Dalam Negeri untuk membantu perbaikan NIK sebanyak kurang lebih 14 juta pemilih. KPU mengirimkan kepingan CD yang berisi softcopy daftar pemilih yang memiliki NIK bermasalah kepada Tim Teknis Kementerian Dalam Negeri untuk segera ditindaklanjuti.

Ketiga, menindaklanjuti Surat Bawaslu Nomor 762/Bawaslu/X/2013 tanggal 23 Oktober 2013 perihal Hasil Pengawasan dan Pencermatan Penetapan Daftar, KPU mengirimkan surat kepada Ketua Bawaslu dengan Nomor Surat 714/KPU/X/2013 tanggal 24 Oktober 2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih.

Melalui surat itu, KPU ingin mendapatkan konfirmasi tentang tanggal pencatatan data yang menjadi landasan Bawaslu menyampaikan temuan hasil pengawasan dan pencermatan data DPT Provinsi dan Kabupaten/Kota. Hal itu dilakukan agar lebih membantu KPU dalam melakukan pencermatan ulang terhadap DPT secara terukur, cermat, teliti, dan akurat.

KPU juga meminta agar Bawaslu melengkapi data rincian pemilih yang mempunyai masalah administrasi, tidak memenuhi syarat, tidak terdaftar, pemilih ganda, dan pemilih fiktif seperti yang disampaikan dalam surat tersebut dengan mencantumkan nama dan alamat (by name by address).

Keempat, mengirimkan surat kepada ketua partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014 dengan nomor surat 717/KPU/X/2013 perihal Perbaikan Daftar Pemilih. Dalam surat itu, KPU mengharapkan parpol Peserta Pemilu 2014 mendorong pengurus partai di daerah untuk memberikan masukan kepada KPU Kabupaten/Kota terkait penyempurnaan data pemilih. Masukan yang diharapkan berupa data pemilih yang belum terdaftar di DPT, dan belum lengkap secara administratif khususnya untuk jenis kelamin, status perkawinan, dan/atau tanggal lahir yang nihil serta data pemilih di bawah umur yang belum menikah.

Kelima, KPU pada Kamis (31/10) akan menyerahkan DPT by name by address seluruh Indonesia kepada pimpinan pusat parpol peserta pemilu dan Bawaslu untuk dapat dicermati dan dianalisa. Tujuannya adalah agar parpol dan Bawaslu aktif memberikan masukan perbaikan data pemilih yang lebih spesifik, tidak didasari pada asumsi dan analisis angka-angka.

Keenam, KPU bersama Bawaslu pada 2 November 2013 akan melakukan rapat koordinasi untuk memastikan finalisasi DPT sudah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu.

Ketua KPU mengharapkan agar segala masukan dapat diberikan kepada KPU sebelum penetapan DPT dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/Kota.

“Dalam penyerahan data dibuat Berita Acara (BA) yang membatasi penggunaan data tersebut, yaitu hanya untuk kepentingan analisa dalam rangka memberi masukan kepada KPU,” ujar Husni.

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo. Selain Ketua KPU, hadir Anggota KPU, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati, Hadar Nafis Gumay dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Anggota Bawaslu Nasrullah, Daniel Zuchron, Endang Wihdatiningstyas, dan Nelson Simanjuntak. Dari Kemendagri diwakili oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Irman, sedangkan Kemenlu diwakili oleh Sekretaris Kelompok Kerja PPLN. (mtr/ujs. FOTO KPU/ujs/hupmas)

SINKRONISASI DATA DP4 KEMENDAGRI DAN DPSHP KPU

Tinggalkan komentar

JAKARTA, kpu.go.id – Selasa (22/10) pukul 21.00 WIB, Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) RDP_DPR-KPUmenggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Dirjen Dukcapil Kemendagri) dan Kementerian Luar Negeri (Ketua Pokja PPLN Kemlu) Membahas Persiapan Rencana Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu tahun 2014 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi II Arif Wibowo dan unsur pimpinan lainnya sementara KPU hadir Ketua KPU Husni Kamil Manik, Anggota KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ida Budhiati dan Juri Ardiantoro. Dari Bawaslu, hadir Ketua Bawaslu Muhammad beserta jajaran, dari Kemendagri diwakili oleh Irman Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil sedangkan Kemenlu yang diwakili oleh Ketua Kelompok Kerja PPLN (Kemenlu) Suprapto Marto Soetomo.

Sesuai jadwal menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), Penetapan DPT jatuh pada tanggal 23 Oktober 2013, perihal Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap se-Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan, Komisi II DPR RI dalam hal persiapan pemilu 2014, maka Komisi II ingin meminta penjelasan masalah paling krusial, tidak hanya tentang pemilu 2014, pemilu-pemilu sebelumnya maupun yang akan datang terkait DPT, serta meminta keterangan mengenai proses pemutahiran daftar pemilih dan penyusunan daftar pemilih yang dilaksanakan KPU setelah daftar pemilih sementara hasil perbaikan (DPSHP) diumumkan, dan sejauhmana perkembangan, sinkronisasi data antara daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) kementerian dalam negeri dan DPSHP KPU.

Ketua KPU mengatakan upaya KPU dalam hal memperbaiki DPT dilakukan dengan cara memberikan supervisi dan pelatihan kepada KPU Provinsi, membuka help desk regional sidalih kepada KPU Kab/Kota, perbaikan data pemilih tanggal lahir, jenis kelamin, status kawin, dan pemilih belum umur/belum kawin, analisis DPT yang masuk ke sidalih secara berkala, membersihkan data ganda dan pemilih yang tidak memenuhi syarat (tidak ada nama, dan tanggal lahir, memperbaiki NIK yang tidak valid/tidak sesuai standar berdasarkan DP4).

Selanjutnya tim teknis KPU dengan tim teknis Kemendagri, telah melakukan pembahasan tentang cara bagaimana teknik untuk melakukan penyandingan data antara DP4 kementerian dalam negeri dengan DPSHP KPU.

Langkah awal penyandingan data, KPU melakukan penghapusan data ganda K1, KPU Kabupaten/kota/KIP Aceh menindaklanjuti pembersihan data ganda K1 ini dengan membuat Berita Acara (BA) perbaikan DPT dan menyampaikan kepada Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, pengurus partai politik tingkat Kabupaten/Kota, wajib bagi KPU Kabupaten/Kota/KIP Aceh untuk melengkapi data pemilih yang masih nihil.

Di sisi lain KPU memberi ruang tambahan bagi Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dimana pemilih tambahan adalah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain atau dikenal dengan pemilih pindah.

Mekanisme DPTb, pemilih harus melapor kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau KPU Kabupaten/Kota asal dimana pemilih terdaftar untuk mendapat Model A5-KPU, pemilih yang bersangkutan melapor kepada PPS tempat yang dituju dengan membawa Model A5-KPU paling lambat tiga hari sebelum pemungutan suara.

Selain itu KPU juga memberi ruang Daftar Pemilih Khusus yang fungsinya bagi pemilih yang tidak memiliki identitas kependudukan atau pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS, DPSHP, DPT atau DPTb. Adapun mekanisme daftar Pemilih khusus pemilih yang tidak punya identitas kependudukan yang telah memiliki hak memilih atau pemilih yang belum terdaftar di DPS, DPSHP, DPT dan DPTb segera mendaftarkan diri kepada PPS di kantor desa/kelurahan.

Sedangkan jangka waktu pendaftaran daftar pemilih khusus pemilih dapat mendaftarkan diri kepada PPS setelah penetapan DPT oleh KPU Kab/Kota sampai dengan 14 hari sebelum pemungutan suara, dilanjutkan dengan PPS menyampaikan daftar pemilih khusus kepada KPU Provinsi melalui PPK dan KPU Kab/Kota. KPU provinsi menetapkan daftar pemilih khusus paling lambat tujuh hari sebelum pemungutan suara.

Amanat undang-undang, KPU menyerahkan DPS dan DPT kepada pimpinan parpol di tingkat kecamatan dan kab/kota serta Panwaslu kecamatan dan Panwaslu kab/kota beserta DPSHP, selain itu KPU juga akan memberikan salinan DPS, DPSHP dan DPT kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan partai politik tingkat nasional jika ada permintaan.

KPU melakukan sosialisasi terhadap DPS, DPSHP, dan DPT yang di umumkan di kantor kelurahan desa/kelurahan dan balai RW/RT, sosialisasi pemutakhiran data pemilih melalui berbagai media massa, spanduk, iklan layanan masyarakat, sosial media (youtube, twitter dan facebook) pameran dan lain-lain.

Selain itu website KPU juga mengumumkan DP4, DPS, DPSHP, dan DPT, sehingga masyarakat dapat mengecek namanya secara on line, selanjutnya PPS akan melakukan verifikasi kebenaran dari masukan dan tanggapan. (dosen/us/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

Older Entries