Sosialisasi Dan Pendidikan Pemilih Harus Tertata Dan Sistematis

Tinggalkan komentar

Surabaya, kpu.go.id- Sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilihan umum (pemilu) dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus tertata dan sistematis. Seperti Relawan Demokrasi (Relasi) pada Pemilu 2014 yang juga tertata dan sistematis, sehingga target untuk seluruh Indonesia sama, Selasa (12/5). 

 
KPU juga memberikan penghargaan terhadap hasil kegiatan sosialisasi. Kemudian tahun 2015 juga akan memasuki tahapan pemilu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, selanjutnya nantinya akan ada pemilu serentak. Untuk itu, KPU harus mempunyai strategi yang lebih baik dalam hal sosialisasi dan pendidikan pemilih. Target tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu itu harus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga pemilu nasional lima tahun ke depan mempunyai target 80 persen. 
Hal tersebut, disampaikan Komisioner KPU RI, Arief Budiman dalam sambutan pembukaan acara Konsolidasi Program Sosialisasi dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu di aula kantor KPU Kota Surabaya.
 
Kegiatan yang diselenggarakan selama tiga hari tersebut diikuti oleh Anggota KPU Provinsi Divisi Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, serta Kabag/Kasubbag dari Sekretariat KPU Provinsi yang juga membidangi sosialisasi dan pendidikan pemilih dari 34 provinsi seluruh Indonesia.
 
“Target yang dibebankan kepada penyelenggaraan pilkada 2017 itu akan lebih tinggi dari pilkada 2015, sehingga diharapkan ada progresifitasnya, peningkatan dari tahun ke tahun. Harapannya juga dukungan anggaran bisa memadai, karena sosialisasi sekarang ditempatkan cukup penting,” ujar Arief yang didampingi Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas dan Juri Ardiantoro, serta Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono. 
 
Pada kesempatan tersebut, Komisioner KPU RI Sigit Pamungkas juga mengungkapkan hal paling mudah melihat sukses atau tidaknya pemilu itu dilihat dari tingkat partisipasinya. Sosialisasi itu sebuah siklus, maka ke depan sosialisasi harus dibuat konsep kegiatan peningkatan partisipasi sebagai sebuah siklus, sehingga tidak hanya pada saat penyelenggaraan pemilu, tetapi juga di pasca pemilu. 
 
Sementara itu Kepala Biro Teknis dan Hupmas KPU RI Sigit Joyowardono juga mengharapkan kegiatan konsolidasi ini bisa memadukan pemahaman yg sama mengenai fungsi dan tugas KPU dari tingkat pusat sampai daerah dalam kegiatan sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk menyongsong tahapan pilkada. 
 
KPU ingin membangun program sosialisasi sebagai penyedia informasi dan model pendidikan pemilih yang efektif bagi masyarakat, tambah Sigit Joyo. Materi konsolidasi yang juga disajikan adalah riset partisipasi masyarakat, kemudian ada gagasan pembangunan pusat pendidikan pemilih, dan juga materi keterbukaan informasi dalam tahapan pilkada. (arf/red. /FOTO KPU/dosen/Hupmas)
Sumber : KPU RI
Iklan

KORELASI ANTARA PEMILU DAN KESEJAHTERAAN

Tinggalkan komentar

Diskusi Panel dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

Diskusi Panel dalam Usaha Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Tahun 2014 oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

KUPANG, PPK-JTW – Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai cara dalam menyongsong Pemilu 2014 yang sudah di depan mata. Salah satunya yang dilakukan oleh KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan menggelar diskusi panel dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu 2014 di Hotel Sylvia Kupang, Rabu (11/12).

Ketua KPU Provinsi NTT Drs. John Depa, M.Si di depan sekitar 200 peserta dari LSM, Ormas, mahasiswa, dan partai politik (parpol) mengajak semua lapisan masyarakat harus ikut memastikan pemilih yang telah dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menggunakan hak suaranya.
“KPU RI mempunyai target nasional tingkat partisipasi sebesar 75 persen, maka di NTT kami mematok target yang lebih tinggi yaitu 80 persen, karena DPT Provinsi NTT saat ini adalah DPT yang jauh lebih sempurna daripada pemilu terdahulu, kegandaan ditekan sampai ke titik nol, sehingga kalau ingin meningkatkan partisipasi, kita pastikan pemilih yang sudah pasti ini,” tegas John Depa.
Anggota KPU RI Dr. Ferry Kurnia Rizkiyansyah, S.IP., M.Si dalam kesempatan tersebut mengungkapkan bahwa masyarakat itu selalu menghubungkan antara pemilu dengan kesejahteraan. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menjawab hal tersebut. Korelasi antara pemilu dan kesejahteraan itu adalah korelasi positif, karena pemilu itu untuk memilih pemimpin yang bisa menyejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara.
“Partisipasi yang harus kita wujudkan adalah memilih pemimpin yang betul-betul amanah, sehingga nanti tidak terpilih pemimpin yang korup atau membawa keterpurukan bagi bangsa, dan sekarang sudah ada 12 parpol nasional dan 3 parpol lokal Aceh, tinggal masyarakat memilih yang terbaik,” ujar Ferry yang sehari sebelumnya juga menjadi narasumber KPU goes to campus di FISIP UNDANA.
Ferry juga menyampaikan bahwa keberhasilan sebuah negara itu bukan dilihat dari keberhasilan ekonomi semata, tetapi juga keberhasilan dalam membangun desain kelembagaan politiknya melalui demokrasi, dan perwujudan demokrasi itu pemilu. Pemilu itu prosedur yang bisa diprediksi, tetapi hasilnya tidak bisa diprediksi, karena itu adalah hasil representasi suara masyarakat.
Pengamat politik di NTT Laurensius Sayrani, S.Sos, MPA dalam paparannya menekankan kecenderungan orang memandang pemilu hanya sekedar vote, padahal pemilu itu tidak bisa direduksi hanya sebatas vote, tetapi juga harus dipikirkan dari sisi kualitas vote itu juga.
“Kami telah melakukan riset tentang apa yang dipahami masyarakat mengenai pemilu, kalau ingin mendorong peningkatan partisipasi masyarakat, maka penting bagi KPU dalam sosialisasi informasi pemilu itu, jangan sampai yang menggerakkan masyarakat ke TPS itu karena uang, politik transaksi itu harus dilawan untuk menciptakan pemilu yang berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya bisa tercapai,” papar Laurensius yang juga aktif di Bengkel APPek tersebut.
Sementara itu Anggota KPU Provinsi NTT Maryanti Luturmas Adoe, SE., M.Si mengungkapkan bahwa salah satu tanggungjawab besar KPU adalah meningkatkan partisipasi masyarakat. Penyebab rendahnya partisipasi itu karena beberapa faktor, yaitu kurangnya sosialisasi oleh KPU, kurangnya pendidikan politik oleh parpol, kurangnya sosialisasi dari calon, dan masyarakat yang apatis.
“Bahkan tidak jarang ada yang menyalahkan KPU apabila ada calon yang terindikasi bermasalah, kenapa KPU menerima calon seperti itu, padahal KPU kan hanya sebatas verifikasi administrasi sesuai peraturan dan perundangan, sehingga seharusnya pertanyakan kepada parpol juga bagaimana proses rekruitmennya,” ujar Anggota KPU Provinsi NTT yang biasa dipanggil Ibu Tanti ini.
Tanti juga menjelaskan, bahwa DPT ini sekarang juga bisa dicek secara online di website kpu, dan ini sangat membantu masyarakat, sehingga masyarakat tidak perlu jauh-jauh datang ke kelurahan. Apabila ada yang masih belum terdaftar di DPT, bisa melapor ke PPS untuk dimasukkan dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK). Apabila pada hari H nanti ada yang masih belum terdaftar juga di DPT dan DPK, bisa datang ke TPS untuk mendaftar di KPPS dengan membawa KTP yang sesuai dengan domisili tempat TPS tersebut, dan dapat memilih di satu jam terakhir sebelum TPS ditutup. (arf.FOTOKPU/arf/hupmas)
Sumber: KPU

Pastikan Nama Anda Terdaftar di DPS!

Tinggalkan komentar

Pastikan Nama Anda Terdaftar di DPS!

JATIWARAS, PPK-JTW – Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) paling lama selama 14 (empat belas) hari, 11 – 24 Juli 2013, usai sudah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pengumuman ini dimaksudkan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan baik dari masyarakat maupun dari peserta pemilu (partai politik). Masukan dan tanggapan dari masyarakat dan peserta pemilu ini berlangsung selama 21 (dua puluh satu) hari (Pasal 23 Ayat 1), yang juga dimulai sejak tanggal 11 Juli hingga 1 Agustus 2013.

Tahap selanjutnya, usai masa masukan dan tanggapan berakhir, PPS akan melakukan perbaikan dan penyusunan DPS yang berlangsung selama 14 (empat belas) (hari Pasal 24 Ayat 1), yaitu mulai tanggal 2 – 15 Agustus 2013. Pada tahapan ini, pada dasarnya tidak ada perbedaan langkah-langkah yang berarti dengan penyusunan DPS, yaitu saring (memisahkan yang meninggal, data ganda, di bawah umur, pindah domisi, tidak dikenal, TNI, POLRI, dan hilang ingatan); pindah TPS, tambah data baru (bila belum tercantum di DPS), serta sunting data/pemutakhiran (bila masih ada data pemilih yang keliru). Pada tahap ini hanya waktunya saja yang lebih singkat ketimbang masa penyusunan DPS.

Hingga tahapan DPS ini, jumlah pemilih untuk Kecamatan Jatiwaras sebanyak 39.616 pemilih, terdiri dari 20.039 pemilih laki-laki dan 19.577 pemilih perempuan. Jumlah ini mengalami penyusutan sebanyak 16.961 pemilih (29,98%) dari jumlah pemilih sebelum pemutakhiran (DP4/Model A.0) yang berjumlah 56.577 pemilih, terdiri dari 28.511 pemilih laki-laki dan 28.066 pemilih perempuan.

Jumlah pemilih pada DP4 tersebut demikian bengkak hingga 15.294 (27%) melebihi jumlah penduduk kecamatan yang hanya mencapai 41.283 (Data DAK2 Tahun 2012). Pembengkakan jumlah ini disebabkan oleh duplikasi sebagai akibat dari perbedaan data pemilih yang berasal dari pemerintah (eKTP) dan data pemilih yang berasal dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu terakhir sebagai bahan untuk menyusun daftar pemilih. Perbedaan data tersebut sebagian besar terdapat pada perbedaan Nomor Kartu Keluarga (NKK), Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dan nama pemilih. NKK dan NIK pada data eKTP lengkap sedangkan pada data DPT kosong. Nama yang terdapat pada eKTP menggunakan nama resmi, sedangkan pada DPT banyak menggunakan nama panggilan.

Oleh karena itu, pastikan nama Anda tercantum dalam DPS dan DPT dengan tidak ganda dan dengan benar!

@inza166

Tingkatkan Sosialisasi, KPU Lirik Jamaah Sosial Media

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTQ—Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik meminta jajaran KPU di Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk kreatif dalam melakukan sosialisasi Pemilu 2014. Menurutnya, jajaran KPU harus mampu keluar dari alasan keterbatasan anggaran.

“Kegiatan sosialisasi tidak harus mengikuti program secara nasional. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat membuat desain sosialisasi yang sesuai dengan tren yang sedang berkembang di daerah masing-masing,” ujar Husni saat membuka acara Penyusunan Desain Relawan Demokrasi di Hotel Sahid, Senin malam (22/7).

Salah satu alat yang dapat digunakan untuk sosialisasi dan edukasi pemilih adalah pemanfaatan sosial media. “Jamaah sosial media ini jumlahnya di Indonesia sangat banyak dan akan terus bertambah. Karenanya, jajaran KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota harus mulai menggarap segmen ini,” ujarnya. 

Husni mengatakan pendekatan kebudayaan dan keagamaan juga dapat ditempuh dalam rangka sosialisasi dan edukasi kepemiluan dan demokrasi kepada masyarakat. “Tapi harus diingat bahwa sosialisasi yang kita lakukan bertujuan untuk edukasi bukan mobilisasi. Sehingga masyarakat memiliki motivasi, kontribusi dan rasa tanggung jawab terhadap proses Pemilu yang sedang berlangsung,” lanjut Husni.

Komisioner KPU Sigit Pamungkas mengatakan target sosialisasi dan edukasi pemilih bukan sekadar untuk meningkatkan jumlah partisipasi tetapi juga kualitas partisipasi. “Target kita tidak sekadar mengajak masyarakat datang ke TPS. Tetapi mereka memiliki kesadaran kenapa harus datang atau kenapa tidak datang dengan risiko-risiko terhadap pilihan itu,” jelasnya.

Dalam konteks sosialisasi dan edukasi itu, kata Sigit masyarakat diletakkan bukan lagi sebagai objek tetapi subjek yang dapat menentukan sikap dan partisipasi politiknya secara cerdas dan mandiri.

Menurut Sigit ada lima segmen masyarakat yang akan menjadi sasaran utama sosialisasi dan edukasi Pemilu yakni pemilih pemula, kaum perempuan, kelompok agama, penyandang disabilitas dan komunitas marginal. “Lima kelompok ini jumlahnya sangat signifikan dan sangat menentukan arah dan perkembangan politik bangsa ini,” ujarnya.

Sigit mencontohkan kelompok agama jarang disentuh dalam kegiatan sosialisasi dan edukasi Pemilu. “Agama seakan berjalan sendiri, begitu juga politik berjalan sendiri. Padahal agama kan menjadi fondasi orang untuk berprilaku,” ungkapnya.

Begitu juga perempuan seringkali termarginalisasi karena minimnya akses mereka terhadap informasi. Akibatnya kaum perempuan tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang utuh tentang kepemiluan dan demokrasi.

“Akses informasi dan edukasi itulah yang ingin kita buka melalui kerja-kerja yang akan dilakukan oleh relawan demokrasi di lapangan,” pintanya. (gd)

Sumber: KPU

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota KPU Provinsi Jawa Barat

Tinggalkan komentar

Pengumuman Seleksi Calon Anggota KPU Prov Jabar

KETUA KPU BERHARAP MEDIA LEBIH BANYAK MENGULAS SISI POSITIF PEMILU

Tinggalkan komentar

Screenshot from 2013-07-21 10:58:10JAKARTA, PPK-JTW – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Husni Kamil Manik, berharap agar media penyiaran, baik televisi maupun radio, tidak melulu memberitakan sisi negatif penyelenggara dan penyelenggaraan pemilu, tetapi justeru lebih banyak memberikan porsi informasinya dengan mengulas sisi positifnya saja.

“Peran serta lembaga penyiaran sangat penting untuk mensukseskan pemilu. Namun saya berharap untuk Pemilu 2014 jangan terlalu banyak mengekspos sisi negatifnya terus, karena ini akan membuat masyarakat apatis. Tapi justeru yang banyak diulas adalah sisi positifnya, sehinga menggugah kesadaran mereka,” ujar Husni usai menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan lima lembaga penyiaran di Ballroom Hotel Le Meridien, Jakarta, Kamis (18/7).

KPU dan lima lembaga penyiaran, yakni Kompas TV, TvOne, RCTI, BeritaSatu TV, El Shinta TV dan Radio, sepakat menjalin kerja sama dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2014.

Penandatanganan itu, kata Husni, merupakan sebuah partisipasi yang tumbuh dari kerja sama antara KPU dengan pihak media. Tanpa peran media, sambungnya, KPU seperti bermimpi jika ingin mensukseskan Pemilu 2014.

“Ini adalah sebuah partisipasi yang setara antara KPU dengan media penyiaran. Kerja sama ini akan sangat efektif, karena budaya masyarakat kita lebih senang menonton daripada pembaca,” kata Husni.

Kerja sama itu, lanjut Husni, menjadi sangat penting pada Pemilu 2014, karena terjadi trend penurunan tingkat partisipasi masyarakat. Jika pada Pemilu 1999 mencapai 93 persen, pada Pemilu 2004 turun menjadi 84 persen, dan pada Pemilu 2009 kembali turun menjadi 71 persen. Menurut prediksinya, angka itu akan terus merosot menjadi sekitar 54 persen pada Pemilu 2014.

“Proyeksinya sederhana. Setiap pemilu, penurunannya sekitar 4 persen. Jadi pada Pemilu 2014 bisa jadi hanya sekitar 54 persen. Padahal KPU telah menargetkan tingkat partisipasi masyarakat mencapai 75 persen. Berarti ada selisih sekitar 21 persen. Inilah yang menjadi tugas berat KPU dan kita semua,” ulas Husni.

Husni juga mengatakan, KPU akan memperbaiki program-program kegiatannya di akhir tahun ini hingga menjelang pemungutan suara pada 9 April 2014 mendatang. Karena itu, ia meminta bantuan semua pihak, terutama kalangan media untuk memberikan input.

Kelima perwakilan media yang menandatangani nota kesepahaman, yakni Taufik H Miharja (Kompas TV), Iwan Haryono (El Shinta), Toto Suryanto (TvOne), Syafril Nasution (RCTI), dan Claudius Boekan (BeritaSatu), sama-sama menyatakan komitmennya mendukung sosialisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat untuk mensukseskan Pemilu 2014. (dd/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Sumber: KPU

TINGKATKAN LAYANAN INFORMASI, KPU KEMBANGKAN WEBSITE

Tinggalkan komentar

JAKARTA, PPK-JTW—Komisi Pemilihan Umum (KPU) terus meningkatkan layanan informasi penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014 kepada masyarakat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat pada semua tahapan penyelenggaraan pemilu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik, Senin (1/7) mengatakan pihaknya membuka akses informasi yang seluas-luasnya kepada publik tentang tahapan penyelenggaraan pemilu. Salah satu terobosan yang dilakukan KPU, pada tahap pencalonan, KPU menginformasikan kepada publik riwayat hidup para caleg. Menurutnya, informasi itu penting untuk menambah referensi bagi pemilih dalam menentukan pilihan.

Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi, lanjut Husni, KPU juga terus mengembangkan website yang saat ini sudah dimiliki 75 persen satuan kerja (satker) provinsi dan 50 persen satker kabupaten/kota. Website di semua level penyelenggara pemilu itu akan diupayakan dapat terintegritas dengan website KPU.

“Dengan cara ini suplai informasi kepada masyarakat akan lebih cepat dan akurat,” ujarnya.

Begitu juga dalam hal layanan informasi tentang daftar pemilih. KPU, kata Husni sedang berupaya mengadakan server dengan kapasitas besar yang dapat menampung 190 juta data pemilih. Layanan informasi ini diupayakan dapat diakses oleh semua masyarakat untuk mereka gunakan dalam mengecek apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum.

Sementara untuk percepatan informasi penghitungan suara, KPU menargetkan dalam waktu 24 jam semua sertifikat hasil penghitungan suara (C1) sudah sampai di KPU Kabupaten/Kota. Sembari menunggu penghitungan manual yang dilakukan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan rekapitulasi yang dilakukakan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), petugas di kabupaten/kota sudah dapat melakukan entry data C1.

“Kami memilih kabupaten/kota sebagai basis entry data karena ruangannya lebih besar dan publik dapat melihat secara langsung proses entry datanya yang dilakukan petugas,” ujar Husni.

Meski akses informasi dari KPU dibuka seluas-luasnya kepada publik tetapi hanya terbatas pada tahapan penyelenggaraan pemilu 2014. Untuk informasi yang berkaitan dengan peserta pemilu yang juga menjadi kebutuhan publik, media memiliki peran yang lebih strategis. Sebab media dapat membedah secara mendalam tentang visi, misi dan program dari setiap partai dan menjelaskan perbedaan partai yang satu dengan yang lain. (gd)

Sumber: KPU

Older Entries