Tahun 2009

  1. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
  2. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  3. Perbawaslu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pergerakan Surat Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
  4. Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009;
  5. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan Pelanggaran Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  6. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pengawasan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  7. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  8. Perbawaslu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
  9. Perbawaslu Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pengawasan Penetapan Hasil Pemilihan Umum dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
  10. Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
  11. Perbawaslu Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, Serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Anggota Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri;
  12. Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Sub Bagian di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  13. Perbawaslu Nomor 17 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Badan Pengawas Pemilihan Umum;
  14. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  15. Perbawaslu Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  16. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  17. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  18. Perbawaslu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  19. Perbawaslu Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  20. Perbawaslu Nomor 24 Tahun 2009 tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  21. Perbawaslu Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  22. Perbawaslu Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Uji Kelayakan dan Kepatutan, Pemilihan dan Penetapan, serta Pemberhentian, Penonaktifan Sementara, dan Pengenaan Sanksi Administratif;
  23. Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
  24. Perbawaslu Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Format 1, Format 2, Format 3;
  25. Perbawaslu Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
  26. Perbawaslu Nomor 30 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bagan 1, Bahan 2, Bagan 3;
Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: