Manajemen Penyelenggaraan Pilkada

Meninggalkan komentar

Oleh: Husni Kamil Manik (Ketua KPU RI).

Kita telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah selama satu dekade. Penyelenggaraan pemilihan di seluruh wilayah Indonesia dengan segala dinamika dan kompleksitasnya menjadi pengetahuan dan pengalaman berharga untuk menata pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang lebih profesional dan berintegritas.

Dari aspek pemerintah, perbaikan dan penyempurnaan regulasi penyelenggaraan pemilihan terus berjalan. Pertama menggelar pilkada tahun 2005 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menempatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang memegang mandat penuh menyelenggarakan pilkada mulai dari perencanaan, penyusunan pedoman teknis hingga pelaksanaan setiap tahapan.

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan pilkada tidak bertanggung jawab kepada KPU RI, tetapi bertanggung jawab kepada DPRD. Tata kerja penyelenggaraan pilkada kemudian berubah setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang menegaskan bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu menegaskan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Setidaknya terdapat lima tugas dan kewenangan KPU dalam penyelenggaraan Pilkada sesuai Pasal 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, yaitu menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan, mengoordinasikan dan memantau tahapan, mengevaluasi penyelenggaraan, menerima laporan hasil pemilu dan menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan saksi administrasi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melakukan pelanggaran.

Perubahan Undang-Undang Penyelenggara Pemilu itu kemudian diikuti dengan perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008. Selain untuk mengakomodir calon perseorangan dalam pilkada sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU/V/2007 juga menghilangkan sejumlah kewenangan DPRD dalam pilkada seperti membentuk panitia pengawas pemilihan.

Regulasi pilkada mengalami titik balik ketika DPR memutuskan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota lewat DPRD pada sidang paripurna, 26 September 2014. Putusan politik DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 hanya bertahan selama enam hari. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 yang membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2014 dan mengembalikan pemilihan gubernur, bupati dan wali kota secara langsung.

Perppu ini kemudian disetujui oleh DPR dan ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Setelah itu DPR melakukan revisi terbatas pada sejumlah klausul yang terdapat dalam Perppu. Dengan landasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang telah direvisi itulah KPU menyiapkan pedoman teknis penyelenggaraan pemilihan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota.

Dalam menyusun regulasi teknis pilkada tersebut, KPU menekankan pada tiga spirit perubahan, yaitu memperkuat manajemen pemilihan, menjamin hak konstitusional warga negara serta mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Untuk memperkuat manajemen pemilihan, salah satu langkah yang ditempuh adalah merancang tahapan, program dan jadwal menjadi lebih baik.

Perencanaan tahapan, program dan jadwal menjadi lebih terkelola tidaklah mudah. KPU ‘dihukum’ waktu pemungutan suara yang harus digelar pada Desember 2015 untuk daerah yang masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah berakhir tahun 2015 dan semester 1 tahun 2016. KPU juga harus memperhitungkan sengketa pemilihan yang membutuhkan waktu 82 hari berdasarkan hari kalender dan 131 kerja berdasarkan hari kerja sampai putusannya inkracht di Mahkamah Agung (MA).

Untuk desain tahapan, KPU memisahkan pencocokan dan penelitian (coklit) dukungan calon perseorangan dengan coklit daftar pemilih. Strategi ini dilakukan untuk mengurangi beban kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam waktu yang bersamaan. Dengan demikian, diharapkan hasil kerja PPS menjadi lebih maksimal.

Menghindari terulangnya kesalahan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam mengisi formulir penghitungan suara, maka rekrutmen KPPS akan diprioritaskan pada orang yang telah berpengalaman sepanjang tidak bermasalah pada pemilu legislatif dan pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014.

Untuk mencegah kecurangan dalam rekapitulasi di tingkat desa/kelurahan, sesuai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, rekap langsung digelar di kecamatan. Mengantisipasi kerumitan dalam pelaksanaan rekap di kecamatan mengingat jumlah TPS yang akan direkap sangat banyak, KPU memberikan alokasi waktu yang lebih panjang. Jika perencanaan awal rekap di PPK diselesaikan selama tiga hari, maka desain baru alokasi waktu rekapitulasi di PPK selama lima hari.

Rekap di PPK akan berjalan normal sepanjang data-data yang disampaikan KPPS saat rekapitulasi benar-benar valid. Untuk itu aspek kecermatan dan kehati-hatian KPPS dalam menuangkan hasil penghitungan ke dalam formulir menjadi sangat penting. Karena itu, bimbingan teknis (bimtek) KPPS akan lebih intensif dan aplikatif.

Untuk menjamin hak konstitusional warga, KPU akan memperkuat Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih) untuk pilkada dalam melakukan konsolidasi, pemeliharaan dan pemutakhiran serta sosialisasi data pemilih. Pengembangan Sidalih pilkada menyangkut empat poin penting. Pertama, penambahan fitur analisa data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) pada aplikasi Sidalih.

Pada Pemilu DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014, sebenarnya analisis DP4 telah dilakukan, tetapi secara individual. Berbeda dengan fitur Sidalih (Sistem Pemutakhiran Data Pemilih) yang akan kita gunakan pada pemilihan gubernur, bupati dan wali kota, proses analisisnya langsung difasilitasi lewat aplikasi Sidalih. Jika terdapat problem pada DP4, data itu dikembalikan lagi ke pemerintah untuk diperbaiki. Jadi data yang diturunkan ke PPS untuk diverifikasi faktual lebih valid.

Kedua, Sidalih pilkada dapat memfasilitasi pemekaran daerah pada tahapan pemutakhiran data pemilih. Hal ini dilakukan untuk mengakomodir pemekaran di sejumlah daerah di Indonesia. Fitur ini akan memudahkan KPU Kabupaten/Kota mengelompokkan pemilih sesuai dengan wilayah administrasi mulai dari kecamatan, desa/kelurahan sampai ke tingkat TPS.

Ketiga, Sidalih pilkada dapat memfasilitasi jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Maksudnya Sidalih akan mempermudah KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menetapkan jadwal penetapan resmi daftar pemilih dan rekap jumlah pemilih pada setiap tahapan pemutakhiran mulai dari daftar pemilih sementara (DPS) dan daftar pemilih tetap (DPT).

Fasilitasi jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih lewat Sidalih bertujuan untuk membantu KPU Kabupaten/Kota taat terhadap jadwal setiap tahapan yang telah ditetapkan. Itu sekaligus sebagai acuan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam merencanakan pola kerja pemutakhiran, sehingga tidak ada tumpang tindih antara rekap yang disampaikan secara manual dengan rekap dalam sistem Sidalih. Jika berbeda tentu akan memicu persoalan.

Keempat, Sidalih pilkada menyediakan fitur monitoring yang lebih komprehensif. Sidalih tidak hanya menginformasikan tahapan analisis dengan outputnya berupa tanggal lahir, alamat dan status kawin nihil, NIK invalid, pemilih di bawah umur dan data ganda. Sidalih juga akan memuat jumlah pemilih yang tersaring seperti meninggal, pindah domisili dan berubah statusnya menjadi TNI/POLRI lengkap dengan identitasnya. Dengan demikian publik mendapat informasi pemilih data yang tersaring lebih lengkap dan akurat.

Berkaitan dengan upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas maka KPU akan menata akses informasi pada setiap tahapan. Terdapat sejumlah informasi strategis dalam pilkada, yakni informasi regulasi, tahapan, program dan jadwal, pencalonan, hasil penelitian persyaratan calon, informasi calon, jadwal dan lokasi kampanye, dana kampanye, hasil penghitungan dan rekapitulasi suara.

Informasi tersebut akan dipublikasikan melalui beragam media. Penggunaan jenis media akan disesuaikan dengan karakter masyarakat di setiap daerah. Namun penggunaan media massa akan tetap diprioritaskan tanpa mengesampingkan media tradisional dan media sosial. Hal ini sejalan dengan meningkatnya perilaku masyarakat menggunakan media massa sebagai sumber informasi politik.

Selain itu, KPU mendorong semua KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota mengaktifkan website sebagai salah satu media informasi pilkada kepada publik. Informasi strategis terkait tahapan akan disampaikan melalui website. Untuk hasil penghitungan dan rekapitulasi suara selain di website KPU masing-masing daerah, dapat juga diakses di website KPU RI. (*)

Sumber: KPU

Pilkada dan Kualitas Kepemimpinan Daerah

Meninggalkan komentar

Oleh: Ferry Kurnia Rizkiyansyah (Komisioner KPU RI)

Terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah berkualitas yang memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas merupakan tujuan ideal dari penyelenggaraan pilkada. Hal ini sejalan dengan konsep demokrasi maksimalis di mana demokrasi bukan sekadar kontestasi dan partisipasi.

Substansi demokrasi adalah pemenuhan kehendak rakyat, di mana pemimpin daerah dapat menempatkan urusan rakyat sebagai agenda utama dalam setiap pengambilan keputusan politiknya. Terdapat tiga aktor kunci yang berperan untuk melahirkan pemimpin daerah yang berkualitas, yaitu: partai politik, penyelenggara pilkada dan masyarakat.

Partai politik memiliki peran yang paling strategis dalam sirkulasi kepemimpinan di tingkat nasional dan lokal. Partai politik merupakan penerima mandat dari Undang-Undang untuk merekrut dan menggembleng para kandidat pemimpin yang akan diorientasikan ke berbagai jenis dan jenjang kekuasaan.

Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik telah memberikan mandat penuh kepada partai politik untuk melakukan rekrutmen terhadap warga negara menjadi anggota partai politik, calon anggota DPR dan DPRD, calon kepala daerah dan wakil kepala daerah serta calon Presiden dan Wakil Presiden.

Terdapat perbedaan rekrutmen untuk calon anggota DPR dan DPRD dengan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 menyebutkan rekrutmen calon anggota DPR dan DPRD melalui seleksi dengan basis kaderisasi. Hal ini memberikan penegasan bahwa hanya anggota partai politik yang telah melewati jenjang pengkaderan sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik yang berhak menjadi kandidat DPR dan DPRD.

Dengan demikian, jika ada partai politik dalam pencalonan DPR dan DPRD tidak memiliki stok kader yang cukup untuk mengisi kuota calon legislatif di setiap tingkatan, ini mengindikasikan parpol tersebut belum sepenuhnya melakukan fungsi rekrutmen dan pendidikan politik. Sebab pendidikan politik sebagaimana amanat Pasal 34 ayat (3b) huruf c, salah satunya berkaitan dengan kegiatan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.

Sementara untuk rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Undang- Undang tidak menegaskan harus berbasis kader. Semisal Pasal 29 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah harus dilakukan secara demokratis dan terbuka. Hal ini memberikan pesan bahwa partai politik tidak mesti merekrut kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari kadernya sendiri. Partai politik diminta melakukan rekrutmen terbuka terhadap anggota masyarakat yang diyakini memiliki kompetensi, integritas, kapabilitas dan akseptabilitas.

Dalam satu dekade terakhir, kita menyaksikan rekrutmen calon kepala daerah dan wakil kepala daerah masih menjadi domain struktur partai politik. Anggota partai politik belum diberikan ruang untuk menggunakan kedaulatannya dalam penjaringan kandidat kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan diusung partainya. Padahal, pelibatan anggota dalam rekrutmen kandidat akan memperkuat ikatan antara anggota dengan partai politik.

Selain itu, pelibatan anggota diharapkan dapat menghasilkan figur yang kompeten dan berintegritas. Semakin banyak orang yang berpartisipasi menelusuri rekam jejak kandidat maka informasi tentang kandidat akan semakin terang benderang. Dengan demikian, partai politik dalam mengambil keputusan untuk mengusung pasangan calon memiliki basis argumentasi dan dukungan yang kuat, minimal dari anggota partainya.

Selain partai politik, penyelenggara turut menentukan kualitas rekrutmen kepala daerah dan wakil kepala daerah meski kewenangan penyelenggara hanya terbatas pada penelitian kelengkapan dan keabsahan persyaratan administratif. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan penyelenggara untuk meningkatkan kualitas pencalonan, salah satunya adalah dengan meningkatkan akurasi penelitian administrasi syarat pencalonan dan syarat calon.

Hal ini dapat diupayakan dengan menggunakan sistem informasi pencalonan atau Silon. Aplikasi ini telah digunakan pada saat pencalonan anggota DPR pada Pemilu 2014. Pada intinya Silon menyediakan formulir pencalonan yang sama dengan formulir yang berbentuk file kertas. Aplikasi ini dapat dikembangkan sesuai kebutuhan untuk penyelenggaraan pilkada.

Hal krusial pada pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah verifikasi syarat pencalonan dan syarat calon. Untuk calon dari unsur partai politik atau gabungan partai politik, verifikasi pencalonan berkaitan dengan jumlah perolehan kursi atau suara sah partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon paling sedikit 20 persen jumlah kursi atau 25 persen akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu DPRD.

Meski hitungan matematis akumulasi perolehan kursi dan suara itu terlihat sederhana, tetapi jika tidak cermat bisa saja salah dan memicu masalah. Kesalahan dapat terjadi karena salah menghitung dan/atau salah menggunakan dasar penghitungan. Untuk itu, rancangan Peraturan KPU tentang Pencalonan menyatakan dengan tegas bahwa dasar untuk menghitung syarat pencalonan adalah surat Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Perolehan Kursi dan Perolehan Suara Sah Hasil Pemilu Anggota DPRD.

Untuk calon perseorangan, verifikasi administrasi dan faktual jumlah dan sebaran dukungan merupakan hal yang krusial. Jika mengandalkan cara manual jelas akan memberatkan petugas verifikator dan sulit mencapai tingkat akurasi yang tinggi. Untuk itu, penggunaan aplikasi sistem informasi semakin diperlukan seiring dengan peningkatan jumlah dukungan yang harus dipenuhi oleh calon perseorangan.

Mengacu pada revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, terjadi peningkatan jumlah dukungan yang harus dipenuhi calon perseorangan dari 3 (tiga) persen sampai 6,5 (enam koma lima) persen menjadi 6,5 (enam koma lima) persen sampai 10 (sepuluh) persen.

Kita ambil contoh Provinsi Jawa Barat dengan mengacu pada jumlah data agregat penduduk per kecamatan (DAK2) pada Pemilu 2014, maka terdapat 39.910.273 jiwa penduduk yang sebagian besar dapat menjadi sumber dukungan bagi calon perseorangan. Daerah dengan jumlah penduduk lebih dari 12 juta, maka persyaratan dukungan untuk calon perseorangan sebesar paling sedikit 6,5 (enam koma lima) persen.

Untuk Provinsi Jawa Barat andai pemilihan gubernur dan wakil gubernurnya digelar tahun ini, maka calon dari jalur perseorangan membutuhkan dukungan minimal 2.594.168 penduduk yang telah berhak memilih yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk (KTP). Jika terdapat lebih dari satu calon dari jalur perseorangan maka jumlah dukungan yang harus diverifikasi makin bertambah.
Kita juga telah punya pengalaman pada pilkada Kabupaten Garut tahun 2013, di mana dari 10 pasangan calon terdapat 4 pasangan dari jalur perseorangan. Bisa dibayangkan betapa ruwetnya kerja tim verifikator untuk meneliti jumlah dan sebaran dukungan pasangan calon tersebut. Di sinilah poin penting penggunaan aplikasi sistem informasi pencalonan untuk meningkatkan kecepatan dan akurasi verifikasi.

Di luar hal yang disebutkan di atas masih banyak persyaratan pengajuan calon dan syarat calon yang harus diverifikasi oleh penyelenggara dengan benar dan cermat. Untuk itu tim verifikator yang akan bekerja harus mendapat bimbingan teknis (bimtek) yang maksimal, terlebih ketika KPU akan menggunakan sistem informasi. Dibutuhkan petugas yang familiar dengan teknologi.

Selain meningkatkan kecepatan dan akurasi verifikasi, aplikasi sistem informasi pencalonan juga dapat menjadi media publikasi dan sosialisasi bakal calon kepada publik. Dengan demikian, aktor ketiga yang sangat menentukan kualitas kepemimpinan di daerah yaitu masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif pada setiap tahapan pilkada termasuk pada tahap pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Publikasi tahapan pencalonan dan profil bakal calon secara lengkap akan membantu masyarakat untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap proses pencalonan. Respon masyarakat dapat mengarah pada dua hal. Pertama; pemenuhan persyaratan administrasi calon seperti keabsahan ijazah, terbebas dari perbuatan tercela, usia calon dan lain sebagainya. Kedua; respon masyarakat pada kinerja penyelenggara pada pelaksanaan verifikasi administrasi dan faktual persyaratan pengajuan calon dan syarat calon.

Panitia Pemungutan Suara (PPS) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan verifikasi faktual dukungan calon perseorangan. Petugas PPS yang berjumlah tiga orang di tingkat desa inilah yang akan mendatangi tempat tinggal setiap pendukung yang dinyatakan telah memenuhi syarat administratif untuk dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) secara faktual.

Kita tentu berharap PPS bekerja dengan penuh dedikasi. Verifikasi faktual yang menjadi mandat Undang-Undang dan Peraturan KPU benar-benar dijalankan. Di sinilah pentingnya masyarakat memahami semua prosedur pilkada, termasuk pencalonan sebagai salah satu tahapan yang sangat krusial.

Masyarakat secara swadaya diharapkan tidak hanya memberikan masukan dan tanggapan terhadap pemenuhan syarat pencalonan dan syarat calon, tetapi yang tidak kalah penting memberikan informasi tentang kinerja penyelenggara di lapangan sebagai bahan evaluasi bagi KPU.

Belajar dari keterbukaan informasi publik pada tahap pencalonan anggota DPR 2014 lalu, ternyata respon masyarakat sangat baik. Setidaknya terdapat 273 masukan dan tanggapan masyarakat terhadap calon DPR dan DPRD. Masukan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan administrasi pencalonan, ijazah, pencalonan ganda, status hukum calon, etika dan lain sebagainya.

Dari hasil klarifikasi yang dilakukan kepada partai politik, terdapat 9 calon anggota DPR yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dan harus diajukan calon pengganti. Ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat pada proses pemilu dapat mencegah masuknya orang-orang yang sebenarnya tidak memenuhi syarat untuk menjadi kandidat.

Kualitas penyelenggaraan tahapan pilkada pasti ada pengaruhnya terhadap kualitas pemimpin yang terpilih di daerah. Partai politik, penyelenggara dan masyarakat dengan peran yang berbeda tetapi saling terkait menjadi penentu apakah pilkada akan menghasilkan kepemimpinan daerah yang berkualitas atau sebaliknya.

Sumber: KPU

Dalam Penyelenggaraan Pilkada, KPU Perlu Beri Akses Pada Pengawas

Meninggalkan komentar

Komisioner KPU RI, Hadar Nafis Gumay memberi penjelasan terkait draft PKPU tentang pencalonan (Foto: KPU)

 

Surakarta, kpu.go.id – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hadar Nafis Gumay menyatakan bahwa, pada penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota serentak, KPU Daerah perlu beri akses kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi dan Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten/Kota, Sabtu (25/4).

“Panwas adalah partner yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu membuat pilkada ini berjalan sesuai dengan azas-azas dan aturan yang berlaku, jadi kita harus memberikan akses yang penuh,” jelas Hadar dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) hari ketiga penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Menurutnya, KPU perlu melibatkan pengawas pada setiap tahapan pemilihan yang dilakukan, sehingga proses pengawasan tersebut dapat berjalan secara efektif.

“Agar pengawasan itu efektif, maka kita perlu kasih akses kepada pengawas, tiap ada pertemuan, misal pembukaan dokumen, atau ada permintaan, ya kita berikan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa antara KPU dan Bawaslu perlu memiliki perspektif yang sama terhadap penyelenggaraan pemilu, yaitu untuk menyempurnakan kualitas penyelenggaraan pemilihan.

Kita melihat ini untuk saling menguatkan (kinerja KPU-Bawaslu), bukan untuk mencari-cari kesalahan. Itu persepektif yang kita (KPU) bangun, dan saya yakin hal itu juga dipegang oleh panwas kita,” lanjutnya.

Sejalan dengan Hadar, Komisioner Bawaslu RI, Nasrullah, mengungkapkan bahwa pemilu adalah pekerjaan kolektif, sehingga perspektif kebersamaan itu yang perlu dibangun.

“Pahamilah saudara-saudara sekalian, bahwa pekerjaan pilkada ini adalah kerja kolektif kolegial, jadi kita perlu membangun kesepahaman yang sama,” tutur Nasrullah.

Untuk menciptakan pemahaman tersebut, Nasrullah berharap KPU dapat memberi akses yang luas, sehingga akuntabilitas penyelenggaraan pemilu dapat terwujud.

“Semakin anda menutup sikap transpransi, dan akses, maka semakin besar kecurigaan publik terhadap bagaimana proses itu terjadi sehingga akuntabilitasnya semakin meragukan. Tetapi jika akses itu dibuka seterbuka-bukanya, maka yakinlah prinsip akuntabilitas itu akan terjamin,” tandas Nasrullah.

Dengan hubungan kerjasama yang baik antara penyelenggara dengan stakeholder pemilu, Nasrullah meyakini bahwa pekerjaan penyelenggara pemilu akan menjadi lebih ringan.

“Dengan harmonisasi pola kerja kelembagaan terjalin dengan baik, tidak mungkin terjadi gesekan, dan pasti anda akan bekerja relatif lebih mudah. (ajg/rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Sumber: KPU

KPU Batasi Masa Jabatan Anggota PPK dan PPS

Meninggalkan komentar

Komisioner KPU, Juri Ardiantoro memberikan pemaparan dalam bimbingan teknis terpadu

 

Surakarta, kpu.go.id– Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Juri Ardiantoro dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) terpadu pada Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa KPU akan membatasi masa jabatan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam dua kali periode penyelenggaraan pemilu, Jumat (24/4).

“Yang dimaksud dua kali sebagai anggota PPK/PPS adalah dua kali periode Pemilu. Yang disebut satu kali periode adalah Pemilu 2005 sampai dengan Pemilu 2009; yang kedua dari Pemilu 2010 sampai Pemilu 2014. Misalnya, anda di 2005 menjadi penyelenggara Pilkada, 2006 menjadi PPK Pemilihan Gubernur, 2009 jadi PPK Pemilihan legislatif, Pemilihan Presiden, empat kali dia jadi PPK, itu tetap dianggap satu periode. Tetapi PPS yang yang menjadi PPK Pilpres 2009, kemudian pada Pilkada 2010 menjadi PPK walaupun baru jadi PPK sebanyak dua kali, ini sudah berprinsip dua periode,” jelas mantan Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan untuk menghindari petugas pemilu yang beranggapan bahwa proses pemilu merupakan rutinitas yang sama, dan sulit untuk beradaptasi terhadap norma dan peraturan yang baru.

“Orang-orang seperti ini mempunyai sindrome masa lalu, menganggap Pemilu tidak berubah dari dulu, sehingga mereka nggak mau untuk belajar, akibatnya secara administratif banyak masalah yang dilakukan oleh mereka,” tegas Juri.

Pembatasan masa jabatan anggota PPK, PPS dan KPPS tersebut dimaksudkan untuk mengkombinasikan orang-orang yang sudah berpengalaman dengan orang-orang yang mempunyai integritas, latar belakang yang baik dan kemampuan yang memadai.

“Jadi ini prinsipnya, untuk mengkombinasikan antara orang-orang yang sudah pengalaman tapi tidak terlalu lama, dengan orang-orang yang punya integritas, punya latar belakang, dan kemampuan yang memadai,” ungkapnya.

Bimtek hari kedua yang dimulai pada pukul 08.30 WIB tersebut dibagi menjadi dua kelas. Kelas A membahas Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan; tata kerja KPU dan pembentukan PPK/PPS/KPPS; kampanye; pelaporan dana kampanye, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Sedangkan kelas B membahas tentang pemutakhiran data pemilih; pemungutan dan penghitungan suara; rekapitulasi suara dan penetapan hasil; simulasi pengisian formulir.

Selain membahas tentang PKPU, Bimtek tersebut juga membahas tentang pencegahan gratifikasi dan integritas penyelenggara pemilu; dan laporan harta kekayaan penyelenggara negara yang dipaparkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (ajg/rap/red. FOTO KPU/ook/Hupmas)

Sumber: KPU

Pengumuman Pendaftaran Calon Anggota PPS dan PPK

Meninggalkan komentar

Pengumuman PPK

Untuk formulir pendaftaran klik di sini

Penandatanganan Berita Acara Penyerahan DAK2

Meninggalkan komentar

 

Jakarta, kpu.go.id- Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Husni Kamil Manik melakukan penandatanganan berita acara penyerahan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dengan Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo disaksikan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu, Muhammad. DAK2 tersebut akan dijadikan acuan oleh KPU dalam menentukan syarat dukungan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk perseorangan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serentak Tahun 2015, Jumat (17/4). (teks/rap/red. FOTO KPU/dosen/hupmas)

Hadapi Pilkada 2015, Bawaslu dan KPU Harus Bersatu

2 Komentar

Bukittinggi, Badan Pengawas Pemilu – Ketua Bawaslu Muhammad mengatakan membangun pemahaman yang sama antara penyelenggara merupakan perwujudan membangun sebuah komitmen menuju pemilu berintegritas. Untuk itu, menjelang dilakukannya Pilkada serentak pada 2015 mendatang, penyelenggara harus memiliki tekad yang kuat untuk menyamakan persepsi dan bersatu.

“Jangan biarkan sedikitpun ada pihak lain yang masuk ke dalam kepentingan penyelenggara untuk mewujudkan Pemilu yang berintegritas. Untuk itu KPU dan Bawaslu harus bersatu,” ujar Ketua Bawaslu Muhammad dalam sambutanya pada kegiatan Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota Tahun 2015, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Minggu (19/4).

Muhammad menegaskan, komitmen yang dibangun antara KPU dan Bawaslu adalah sebagai mitra penyelenggara didasari dengan adanya persamaan persepsi dalam penyelenggaraan Pemilu, karena KPU dan Bawaslu adalah lembaga yang mempunyai posisi penentu dalam mengawal suara rakyat dari dalam menentukan kualitas calon pemimpin bangsa kedapan terutama kepada penyelenggaraan Pilkada serentak 2015.

“Dengan menyamakan persepsi dalam penyelenggaraan Pilkada yang dilakukan secara langsung saya harap KPU dan Bawaslu mempunyai komitmen bersama. Kita yakinkan suara rakyat, tingkat pusat sampai ke desa tidak akan berubah hasilnya baik dari tingkat TPS, Kabupaten dan Kota Provinsi serta Pusat. Hal tersebut adalah komitmen dan tidak ada lagi tawar menawar,” ujarnya.

Guru Besar Unhas itu juga menjelaskan bahwa perjalanan yang dilakukan penyelenggara sepanjang Pemilu Legislatif dan Eksekutif 2014 lalu merupakan bukti perwujudan dari komitmen bersama antara penyelenggara untuk membangun sebuah Pemilu Berintegritas. Hal tersebut dibuktikan atas diapresiasinya kinerja Bawaslu dan KPU dalam melaksanakan proses berdemokrasi.

“Sewaktu diundang ke Mesir dan Tunisia ketika menjadi narasumber penyelenggara dari Indonesia Pak Husni dan saya mendapat apresiasi karena kekeberhasilan penyelenggara dalam melakukan proses Pemilu Pileg dan Pilpres lalu dan dinilai sangan independen. Bahkan sempat dikatakan bahwa kami akan menjadi Negara yang direferensikan sebagai penyelenggara yang sudah melakukan proses keberhasilan dalam berdemokrasi. ” ujarnya.

Muhammad berharap, atas apa yang sudah dilakukan berdasarkan pengalaman penyelenggaraan Pileg dan Pilpres dapat menjadikan Pemilu kedepan ke arah yang lebih baik. Oleh karena itu, ia meyakini bahwa bekal dengan semangat untuk mendorong terciptanya pemilu yang berintegritas harus memiliki tanggung jawab bersama pada jajaran KPU dan Bawaslu dalam menghadapi PIlkada serentak 2015

“Harus ada tanggung jawab bersama, agar penyelenggara tidak akan diragukan lagi integritasnya oleh pihak – pihak lain. Untuk itu Kami (Bawasku dan KPU) tidak akan tinggal diam, akan mengawal, mengayomi, untuk menghadapi kompetisi dengan cara – cara yang terhormat dan tidak akan membuat anda (jajaran KPU dan Bawaslu) mengalami kesulitan,” ujarnya

Hal senada dikatakan oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik, menurutnya membangun pemahaman bersama adalah mengurangi perselisihan perbedaan pendapat antar sesama penyelenggara. ia meyakini tanpa adanya sinergi yang kuat antara KPU dan Bawaslu proses pemilu tidak akan berjalan dengan lebih baik terutama dalam menjalankan tugasnya dalam proses penyelenggaraan pemilu

“Apabila memiliki pemahaman bersama tidak ada lagi pertengkaran di tingkat bawah. tidak ada lagi selisih pemahaman,” ujarnya.

Seperti diketahui, pelaksanaan Pilkada secara serentak akan dilakukan pada 9 Desember mendatang. Untuk mendorong terwujudnya Pemilu berintegritas diharapkan penyelenggara mempunyai pemahaman bersama dalam melakukan proses penyelenggaraan. Usaha untuk membangun persamaan tersebut adalah dilakukan nya Kegiatan Bimbingan Teknis yang dipadukan antara KPU, Bawaslu dan DKPP. Kegiatan yang diselenggarakan tersebut merupakan bentuk sinergi atas ketiga lembaga tersebut yang akan menyelengaraan Pilkada sescara serentak di 269 daerah.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Muhammad, Pimpinan Bawaslu Nasrullah, Nelson Simanjuntak, Daniel Zuchron. Ketua KPU Husni Kamil Manik, Komisioner KPU Sigit Pamungkas, Arief Budiman, Ferry Kurnia Rizkiansyah, Hadar Navis Gumay dan Juri Ardianto, serta Ketua DKPP Jimly Ashiddiqie.

Penulis/foto : Hendru Wijaya

Editor : Falcao Silaban

Sumber: Bawaslu

Older Entries

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

Bergabunglah dengan 146 pengikut lainnya.